Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Bukittinggi Tandatangani Pakta Integritas tentang Netralitas ASN di Pilkada 2024

Jumat, 27 September 2024, 08:27 WIB | Kabar Daerah | Kota Bukittinggi
Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Bukittinggi Tandatangani Pakta Integritas tentang...
Pjs Wali Kota Bukittinggi, Pjs Wali Kota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam menandatangani Pakta Integritas tentang netralitas ASN di Halaman Balaikota, Kamis. (hamriadi)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

BUKITTINGGI (26/9/2024) - Seluruh pejabat tinggi pratama di Pemko Bukittinggi, tandatangani Pakta Integritas di Halaman Balaikota, Kamis.

Tandatangan pimpinan tinggi pratama ini, simbol dari netralitas yang akan dijunjung ASN se-Kota Bukittinggi selama pelaksanaan Pilkada 2024.

Dalam pakta integritas itu, dituliskan, bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi; menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Baca juga: ERA SUKMA MUNAF Dilantik jadi Pjs Bupati Pesisir Selatan

Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.

"Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun," ujar seluruh ASN dalam membacakan deklarasi, dipimpin Pjs Wali Kota, Hani Syopiar Rustam.

Hani Syopiar Rustam menyampaikan, netralitas tidak hanya bagi ASN saja tapi juga termasuk bagi pegawai honorer. Semua harus komitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

"Semua pihak yang dibiayai oleh APBN dan APBD, wajib menunjung tinggi netralitas dalam pilkada," terangnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional

"Mulai dari sebelum sampai setelah Pilkada nanti, semua harus menjaga netralitas. Jika terbukti nantinya ada pelanggaran, akan ditindak seuai Undang Undang yang berlaku," tegas dia. (*)

TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:

Bagikan:
IKLAN NOMOR URUT CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG 2024