Pansus LKPj DPRD Sumbar Konsultasi ke Kemendagri, Direktorat FKDH Ungkap Peluang Gunakan Hak Interpelasi
Dia menyebutkan, dalam capain kinerja yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan OPD dalam buku LKPj, bisa jadi berbeda dengan pelaksanaan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
"Cantumkan itu lebih banyak dalam bentuk makro dan capaian secara umum, sedangkan dari pengawasan yang dilakukan DPRD lebih cenderung melihat permasalahan secara lebih detail," ungkap dia.
"Hal itu harus jadi perhatian seluruh pihak termasuk Pemprov agar bisa tercapainya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.
Eka mengatakan, jika rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Kepala Daerah tidak ada progres, maka harus dikoordinasikan alat kelengkapan dewan, komisi. (*)
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- BPKH Gelar Sayembara Logo, Nama dan Desain User Interface, Simak Syarat, Kategori dan Hadiahnya
- Ninik Rahayu: Terwujudnya Pilkada Kondusif tak Boleh Tenggelamkan Fungsi Kontrol Sosial Pers
- 6 Kader Loncat Pagar di Pilkada Serentak 2024 se-Sumatera Barat, Ini Kata Direktur Riset FAST Consultant
- Pilkada Serentak 2024 se-Sumbar, 8 Daerah Head to Head, 1 Lawan Kotak Kosong, 1 Perseorangan, Payakumbuh Paslon Terbanyak
- Kapolda Sumbar Mengonfirmasi Keterlibatan 2 Anak Buah di Perampokan Mobil Jasa Pengisian ATM BRI, Dalangnya masih Didalami
