Wako Bukittinggi Sampaikan LKPj Tahun 2023, Keterisian e-SPM Capai 97,53 Persen

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp 134.012.443,45.

2. Belanja Daerah

Terealisasi sebesar Rp 751.239.962.696,31 dari target Rp 881.015.184.022,00 atau sebesar 92,63%.

a. Belanja Operasi, yang merupakan Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemda yang meliputi belanja pegawai, barang, hibah, bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan TA 2923, belanja operasionalnya dianggarkan sebesar Rp 721.468.847.488,00 direalisasikan Rp 667.764.935.144,91 atau 92,56%.

b. Belanja modal merupakan Pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp 849.000,00 dari alokasi Rp 1.000.000.000,00 yakni 0,08%.

d. Belanja Transfer berupa belanja keuangan khusus daerah kabupaten/Kota se provinsi hampir 9,5 miliar rupiah dari alokasi anggaran yang sama dengan capaian 100%.

Adapun dari pembiayaan daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dapat direalisasikan 100% dari alokasi sebesar Rp77 miliar lebih.

Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2023 diuraikan:

1. Pendapatan Daerah

Semula ditetapkan Rp751.259.135.894 setelah perubahan menjadi Rp733.692.996.334 atau berkurang 2%.

2. Belanja Daerah

Mengalami penurunan Rp559.098.819 semula Rp722.027.946.307,- jadi Rp721.468.847.488,-.

3. Penerimaan Pembiayaan tahun 2023

Diproyeksikan semula Rp 82.689.274.861,00 namun dari hasil audit BPK RI atau LKPD tahun 2022 maka penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 sudah dipastikan sebesar Rp 77.322.187 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya.

Urusan wajib yang berhubungan dengan Pelayanan Dasar juga melaksanakan fungsinya sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan rata-rata tingkat keterisian penerapan SPM Kota Bukittinggi tahun 2023 pada aplikasi E-SPM Kemendagri mencapai angka 97,53 persen yang dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah. (adv)

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: