Kerugian Banjir di Sumbar Capai Rp366 Miliar, 80 Ribu Warga Terdampak

PADANG (13/3/2024) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menilai, penanganan banjir di Provinsi Sumbar berjalan dengan baik.

Pemprov Sumbar serta kementerian terkait, menurut Muhajir, telah menangani kondisi bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar dalam sepekan terakhir, dengan sangat baik.

"Ke depan, kita berharap dan membutuhkan langkah-langkah strategis agar dampak bencana yang serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," ucap Muhadjir.

Hal itu disampaikan Muhajir saat memimpin rapat tingkat kementerian (RTM) terkait penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumbar. Rapat ini digelar secara hybrid, Rabu.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Sekdaprov, Hansastri serta jajaran, menghadiri rapat tersebut secara daring dari kompleks gubernuran.

Di samping itu, Muhadjir juga meminta agar pemerintah daerah (Pemda) terkait di provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar yang terdampak, agar melakukan pendataan kebutuhan bantuan yang sifatnya mendesak.

Kemudian, juga mendata secara rinci dampak kerusakan yang disebabkan oleh banjir yang terjadi pada 7-8 Maret 2024 tersebut.

"Harap didata betul-betul, agar responsnya bisa disegerakan oleh pihak kementerian, terlebih lagi soal bahan pokok yang tentu bisa disegerakan," terangnya.

"Di samping itu, data kerusakan juga harus didata dengan baik," tambah Muhadjir yang dalam RTM tersebut turut didampingi Kepala Basarnas, Kusworo serta sejumlah pejabat utama Kemensos, BNPB, Kementerian PUPR dan Kemenkes RI itu.

Sementara itu, Mahyeldi menyatakan, kejadian bencana banjir dan longsor di Sumbar dalam sepekan terakhir telah melanda setidaknya 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.

Yaitu, Kabupaten Pasaman Barat, Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman serta Kota Padang.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: