Breaking News! 6 Dosen Gugat Regulasi Pemilihan Rektor Unand 2023-2028 Senin Pagi Ini ke PTUN Padang
PADANG (25/9/2023) - Sebanyak enam orang dosen Universitas Andalas melayangkan gugatan tentang tahapan pemilihan rektor periode 2023-2028 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Senin pagi ini.
Enam orang dosen Unand yang melayangkan gugatan melalui penasehat hukum itu yakni Hary Efendi, Feri Amsari, Ediset, Fajri Rahman, Ichsan Kabullah dan Muhammad Yusra.
"Gugatan ini didasarkan pada temuan masalah serius di dalam regulasi penyelenggaraan pemilihan rektor yang dituangkan di dalam Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas No 2 Tahun 2023," ungkap salah seorang dosen yang tercatat sebagai penggugat, Hary Efendi, di Padang, Senin.
Menurut Hary, masalah serius dalam proses pemilihan rektor Universitas Andalas periode 2023-2028 yang saat ini tengah berjalan adalah dilibatkannya Senat Akademik Universitas (SAU) untuk melakukan penyaringan calon.
Baca juga: Narasumber di Unand, Supardi Tantang Perguruan Tinggi Kawal Pilkada Nasional Serentak 2024
Dengan adanya proses penyaringan ini, terang dia, membuat MWA Unand hanya menerima tiga nama dari proses yang dilakukan SAU.
Sementara, dalam tahapan pendaftaran yang berakhir 21 September 2023 lalu, terdapat 12 orang dosen yang menyarahkan syarat administratif.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2021 yang merupakan dasar hukum status Unand jadi PTNBH (perguran tinggi negeri berbadan hukum), kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan rektor adalah kewenangan penuh MWA Universitas Andalas," terangnya.
Oleh sebab itu, terang Hary, untuk memastikan perangkat hukum pemilihan rektor tidak dipaksakan, sehingga nanti proses pemilihan rektor akan jadi cacat hukum dan jadi masalah dikemudian hari, gugatan ke PTUN ini dilayangkan sejumlah insan pengajar Universitas Andalas.
Baca juga: Halal Bihalal Civitas Akademika Unand, Rektor: Mari Berjabat Tangan karena itu Menghilangkan Dendam
"MWA Universitas Andalas kami nilai telah melanggar hukum," terang Hary.
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Mahyeldi Paparkan Beda Fasilitas Antisipasi Bencana di Gunung Marapi Sumbar dan Merapi Yogyakarta ke Komisi V DPR RI
- Galodo Sumbar, Jusuf Kalla: Jika Kurang, Tambahan Relawan PMI Siap Siaga
- Ini Tahapan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota
- Pembicaraan Ganti Rugi Exit Tol Tarok City masih belum Rampung, Anggaran Tersedia dengan Skema BKK
- Milad ke-22 PKS, Mahyeldi Bicara Kekompakannya dengan Wagub Membalas Video Viral Garin jadi Kepala Daerah
