Pasbar Gelar Sosialisasi dan Bimtek Hutan Adat, Ini Arahan Bupati

Kamis, 31 Agustus 2023, 16:00 WIB | Kabar Daerah | Kab. Pasaman Barat
Pasbar Gelar Sosialisasi dan Bimtek Hutan Adat, Ini Arahan Bupati
Bupati Pasbar, Hamsuardi membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hutan Adat di auditorium kantor bupati, Kamis. (robi irwan)

PASAMAN BARAT (31/8/2023) -- Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi memaparkan, daerah yang dipimpinnya itu memiliki potensi hutan yang cukup luas dan jadi salah satu sumber kehidupan masyarakat.

"Hutan merupakan pemasok oksigen paling besar di bumi, yang memiliki berbagai jenis tumbuhan dan lain sebagainya," ungkap Hamsuardi saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hutan Adat di auditorium kantor bupati, Kamis.

Dia berharap, peserta sosialisasi dan Bimtek menyimak secara seksama paparan pemateri. Melalui kegiatan itu, dia juga berharap, ilmu yang didapat bisa dijadikan modal pengetahuan yang akan disampaikan pada masyarakat.

"Sosialisasi dan Bimtek Hutan Adat ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pihak di Kabupaten Pasaman Barat mengenai Hutan Adat," harapnya.

Baca juga: Bupati dan Wabup Lepas 331 JCH Pasbar, Hamsuardi: Doakan Daerah Kita Terhindar dari Musibah

"Seperti tujuan yang disampaikan, sosialisasi dan bimtek itu sebagai wadah berbagi pengalaman dalam mendorong percepatan penetapan masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat Pasbar," tambah dia.

Sementara, Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya, Tera Dharma menjelaskan, sejak diluncurkan pada tahun 2014 sebagai komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran, Perhutanan Sosial berkomitmen membagikan total 12,7 juta hektar lahan di dalam kawasan hutan, melalui 5 skema. Yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.

"Sosialisasi Inisiatif Hutan Adat di Kabupaten Pasaman Barat dan Bimtek ini, akan diisi narasumber Yozarwardi Usama Putra (Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat) dan diikuti Kepala OPD, Kabag, Kabid, Camat, Wali Nagari, masyarakat adat serta WRI Indonesia dan stakeholder terkait lainnya," pungkasnya. (*)

Penulis: Robbi Irwan
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:

Bagikan: