Pessel Rawan Kekerasan Anak dan Perempuan

Kamis, 26 November 2015, 20:51 WIB | Wisata | Kab. Pesisir Selatan

VALORAnews - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BPMKB-PP) Pessel, Mawardi Roska menyebut, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ditutup-tutupi pihak keluarga dan masyarakat.

"Ada anggapan, melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sesuatu yang kurang patut. Misalnya, ada kecenderungan orang tua atau pihak keluarga merasa malu melaporkan kejadian kepada aparat," kata Mawardi Roska, Kamis (26/11/2015).

Dijelaskan, dari beberapa kasus kekerasan pada perempuan dan anak, didominasi kejadian pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Mengantisipasi makin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengharuskan setiap pihak, lebih meningkatkan kewaspadaan akan munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Yang disebabkan karena beberapa faktor seperti ekonomi serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

Konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Dimana, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Termasuk perlindungan terhadap hak azazi anak.

"Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang jadi korban dan saksi. Untuk perlindungan anak yang berhadap dengan (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum," terangnya.

Hingga sampai saat ini, kasus yang banyak ditangani didominasi kekerasan seksual terhadap perempuan, maupun terhadap anak. Untuk penanganan sendiri, ada kendala di lapangan, belum ada tenaga psikiater dan tenaga penasihat atau pendamping hukum bagi korban. Pada beberapa kali pertemuan, hal ini sudah sering dibicarakan.

"Selama ini kami hanya memberdayakan Guru BP di sekolah sekolah dan peran walinagari dan ninik mamak. Potensi terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak sangat besar di Pessel," katanya. (t)