DPRD Padang Sahkan Ranperda PPA Tahun 2022, Realisasi Target PAD dan Belanja Daerah jadi Sorotan

Sabtu, 08 Juli 2023, 07:00 WIB | Kabar Daerah | Kota Padang
DPRD Padang Sahkan Ranperda PPA Tahun 2022, Realisasi Target PAD dan Belanja Daerah jadi...
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani didampingi wakil ketua Arnedi Yarman dan Ilham Maulana serahkan persetujuan Perda PPA Tahun 2022 pada Wawako Padang, Ekos Albar pada rapat paripurna pengesahan Ranperda PPA Tahun 2022, Jumat malam.

"Selisih kurang belanja APBD tahun 2022 akan berdampak atau berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja tahun 2022," kata Rafdi.

Dikatakan, menurunnya alokasi APBD Padang, tentu menyebabkan daerah harus mengencangkan ikat pinggang atau melakukan efisiensi anggaran atau refocusing, agar proses pembangunan tetap dapat dilanjutkan.

"Penurunan APBD ini sudah seharusnya lebih mengingatkan kita, bahwa Padang tidak mungkin terus hanya mengandalkan pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Kita harus putar otak untuk mencari sumber-sumber penerimaan lain, agar target RPJMD dapat tercapai," tegas dia.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, menyorot akses jalan menuju Mall Pelayanan Publik yang sangat buruk. Untuk itu, harus dibenahi agar pelaksanaan kegiatan masyarakat bisa terpenuhi secara maksimal.

"Kepada Dinas PUPR melakukan koordinasi yang intens terhadap kontraktor supervise dalam pelaksanaan pekerjaan, agar mutu dan waktu pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan tepat waktu, agar perencanaan sesuai dengan pelaksanaan serta azaz manfaatnya tercapai," katanya.

Dikatakannya, dinas teknis di lingkungan Pemko Padang selalu perhatikan pekerjaan terkhususnya pekerjaan infrastruktur yang berkelanjutan di bawah koordinasi Bapeda, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kepada wali kota cq Dinas Perdagangan, diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Raya, untuk penyelesaiannya agar mendapatkan hasil yang maksimal semestinya melibatkan semua stekholder di Pemko Padang," imbaunya.

"Kepada Walikota cq Dinas Perdagangan diminta untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pemberlakuan SK Walikota No 438 yang saat ini menjadi polemik para pedagang di Pasar Raya," pungkasnya.

Ditegas Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, di penghujung jabatan Kepala Daerah ini setiap OPD dan Dinas agar mengejar ketertinggalan terhadap Progul Walikota terkhususnya pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru).

"Setiap OPD penghasil PAD di Pemerintah Kota Padang, agar serius dalam bekerja maksimal dalam mencapai target, berharap jangan terjadi pengurangan target lagi di APBD perubahan," tutupnya.

Bentuk Akuntabilitas

Halaman:
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI