Serapan jadi Indikator Realisasi APBD, Supardi: Terkesan Sekadar Habiskan Anggaran, Dampak Tak Jelas

Selanjutnya, tentang BUMD yang produktif. Sejauh ini, hanya Bank Nagari yang bisa memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.

Kemudian, juga dipertanyakan sejauhmana progres dari likuidasi BUMD di Sumatera Barat. Sementara itu, keberadaan Hotel Balairung juga jadi pertanyaan. Bagaimana langkahnya setelah adanya temuan BPK setiap tahun pada badan usaha tersebut.

"Artinya cukup banyak rekomendasi dari komisi-komisi dari hasil rapat kerja yang sudah dilaksanakan bersama OPD," ucapnya.

Ia menegaskan, hasil rapat kerja komisi-komisi dengan OPD mitra tersebut, selanjutnya akan dibawa dan didalami dalam rapat Banggar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar telah menyerahkan nota penjelasan Ranperda PPA Sumbar Tahun 2022 kepada DPRD yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD Sumbar.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy saat menyampaikan nota pengantar Ranperda PPA Tahun 2022 mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp6,13 triliun lebih atau 99,26 persen dari target sebesar Rp6,17 triliun lebih.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp2,85 triliun lebih atau 101,07 persen dari target yang sebesar Rp2,82 triliun lebih.

"PAD bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain yang sah," kata Audy.

Kemudian, pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan pendapatan transfer antar daerah dari pemerintah kabupaten/ kota.

Menurutnya, dana perimbangan dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp3,16 trilun dari rencana Rp3,24 triliun atau terealisasi 97,43 persen.

Transfer antar daerah terealisasi 100 persen yaitu Rp27,72 miliar.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: