Kerawanan Kemananan Pemilu, Hardianto: Politik Identitas Pengaruhi Kondusifitas Daerah
PEKANBARU (9/5/2023) - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto berpendapat, ketika terjadi politik identitas, apakah itu besar atau kecil, akan berpengaruh ke kondusifitas suatu daerah.
"Kondisi realnya, salah satu partai itu identik dengan satu agama, kita perlu membuat forum pengaduan yang mana kita hari ini mengidentifikasi persoalan agama, tapi oknum-oknum tertentu melalui suku," ujar Hardianto saat menghadiri audiensi bersama Tim Setjen Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) RI mengenai rumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Mapolda Riau, Selasa.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan, jika hal tersebut tidak diantisipasi, maka tidak akan tahu apa yang akan terjadi kedepannya.
Hadir dalam acara ini, Ketua tim Setjen Wantanas RI, Brigjen Pol Nazirwan Adji Wibowo beserta Tim Wantannas lainnya.
Baca juga: DPRD Riau Gelar Paripurna Tutup Masa Sidang II, Ini Kinerja yang Dihasilkan
Kehadiran tim Setjen Wantannas RI ini bertujuan untuk melakukan pengumpulan data kedeputian politik dan strategi Wantannas RI dalam hal kerawanan keamanan Pemilu 2024.
Selain itu, juga untuk mencari masukan untuk kemudian dibandingkan dengan informasi yang didapatkan sebelumnya.
"Sebelum kami mengunjungi beberapa titik, kami sudah melakukan beberapakali focus group discussion yang melibatkan KPU Pusat, Bawaslu Pusat untuk merangkum saran dan rekomendasi kepada Presiden," ucap Brigjen Nazirwan Adji Wibowo.
"Saran dan rekomendasi tersebut nantinya juga akan dielaborasi oleh narasumber yang kami hadirkan hari ini yaitu Dr Sumantri. Sehingga menjadi bentuk kesiapsiagaan dari seluruh pemangku kepentingan khususnya di Riau ini," tambahnya.
Baca juga: Wagub Riau Hadiri Paripurna Tutup Masa Sidang I dan Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2023
Tujuan akhir dari pertemuan ini, tambah dia, adalah bagaimana mewujudkan kewaspadaan untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. (adv)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU