Netralitas Lembaga Penyiaran Jelang Pemilu 2024, Ini Harapan Pimpinan DPRD ke KPID Sumbar

Senin, 06 Maret 2023, 09:27 WIB | Kabar Daerah | Provinsi Sumatera Barat
Netralitas Lembaga Penyiaran Jelang Pemilu 2024, Ini Harapan Pimpinan DPRD ke KPID Sumbar
Korbid Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra dialog tentang penyiaran di masa kampanye Pemilu 2024 dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib di ruang kerjanya, Jumat. (istimewa)

Selain menyinggung tentang iklan kampanye dan kepemiluan, politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan tugas yang selalu melekat pada KPI, dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun. Karena, saat ini hal hal tersebut sangat marak terjadi di Sumatera Barat.

Menanggapi hal tersebut, Korbid Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra berjanji akan segera berkonsultasi dengan KPI Pusat, terkait hal-hal yang jadi perhatian dari DPRD Sumbar.

Ficky juga mengakui, monopoli iklan kampanye di beberapa lembaga penyiaran sangat kental sekali dilakukan oleh salah satu partai politik. "Apakah itu melanggar atau tidaknya, KPID Sumbar akan segera berkoordinasi dengan KPI Pusat," terang dia.

Baca juga: KPID Sumbar Studi Tiru Perda Penyiaran ke Lampung, Ini Saran yang Diberikan

Mewakili kawan kawan komisioner di KPID Sumbar, mantan wartawan di salah satu TV lokal ini juga berterima kasih atas masukan dan pandangan pandangan yang diberikan DPRD Sumbar, terkait kinerja kedepan di tahun tahun politik yang saat ini telah dimulai.

"KPID Sumbar juga pastikan, tidak akan tebang pilih kepada setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan tidak netral nantinya," terangnya. (rls)

Halaman:
1 2
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI