Target Inklusi Keuangan Digital Nasional 90 Persen, Sumbar masih 76,6 Persen
PADANG (24/2/2023) - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Yusri menyampaikan, Sumatera Barat mengalami peningkatan inklusi keuangan sebesar 9,88 persen dalam tiga tahun terakhir. OJK mencatat, inklusi keuangan di Sumbar pada tahun 2022 mencapai 76,6 persen.
"Angka ini masih terpaut cukup jauh, bila dibandingkan dengan target inklusi keuangan digital 90 persen pada 2024, yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, akselerasi akses keuangan melalui TPAKD perlu terus didorong," ungkap Yusri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Barat, di Padang, Jumat.
Selain mendorong percepatan akses keuangan, menurut Yusri, TPAKD juga turut berperan dalam pengendalian inflasi dari sisi supply dengan adanya berbagai produk layanan keuangan, termasuk yang berorientasi ekspor.
Pada rapat pleno ini, TPKAD Sumatera Barat mengesahkan strategi pencapaian program kerja TPAKD Tahun 2023. Ini merupakan salah satu upaya mengejar target inklusi keuangan digital hingga 90 persen pada tahun 2024.
Pengesahan dilakukan pada Rapat Pleno TPAKD yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Kepala Kantor OJK Sumbar, DJPb, BPS, KADIN, BEI, Bank Indonesia serta jajaran organisasi perangkat daerah dan institusi perbankan lainnya.
Rencana kerja yang disahkan dalam mengejar target inkluasi keuangan antara lain, klinik UMKM, kredit dan pembiayaan untuk melawan rentenir, pengembangan keuangan syariah melalui business matching, perluasan jaringan agen Laku Pandai Syariah dan pembiayaan ekspor syariah serta peningkatan akses keuangan inklusif di nagari.
Dikesempatan itu, Audy Joinaldy mengatakan, peningkatan inklusi keuangan merupakan tugas bersama antara pemerintah dan perbankan. Ditambah masa recovery paskapandemi Covid-19 sudah terlewati, berarti sudah saatnya ekonomi bertumbuh, kredit mulai disalurkan dan uang berputar kembali.
Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan, sebetulnya cukup besar. Namun, persoalannya adalah masih banyak yang belum mengetahui cara untuk mengaksesnya.
Baca juga: Pendidikan Inklusi Keuangan Harus Dimulai Sejak Dini
Oleh karena itu, dia menekankan, agar sosialisasi akses kepada produk-produk keuangan dan literasi keuangan dilakukan lebih giat lagi.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi
- Polda Sumbar Tanam Jagung Manis untuk Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, Ini Harapan Muhidi
- Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas
- Nilai Proyek Fly Over Sitinjau Lauik Tembus Rp2,7 Triliun, Audy: Melalui Skema KPBU Bank Nagari Sanggupi Rp500 Miliar
- Dharmasraya Alami Deflasi Periode Oktober 2024