486 Guru Lolos Passing Grade Sumatera Barat masih Tak Kunjug Diangkat PPPK

Menanggapi hal tersebut, Mahyeldi mengungkapkan, harus ada aturan tertulis dari pusat, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengeluarkan kebijakan baru terkait penempatan para Guru Prioritas 1 tersebut.

Dia berjanji, akan menyampaikan aspirasi para guru yang tergabung dalam forum FGPPNS ini ke Kemendikbudristek serta memastikan status guru yang lolos PG Prioritas 1, mendapat kejelasan terkait status 486 orang guru ini secepatnya.

"Kalau keputusan penempatan PPPK ini diserahkan semua kepada daerah, saya siap menempatkan, apalagi di Sumbar kebutuhan guru juga kurang, hal tersebut ditandai dengan banyaknya guru PNS yang pensiun di tahun ini. Artinya, akan banyak formasi yang kosong di tahun depan," ungkap Mahyeldi.

Baca juga: PEMKAB PESSEL Kolaburasi dengan Bappenas dalam Data Regsosek

"Lagi, lagi terkait kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat yang memutuskan. Harus ada kebijakan pasti dari Pemerintah Pusat, agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat," lanjut dia.

Ia juga berharap, Pemerintah Pusat dapat membuka kuota formasi sebesar-besarnya untuk Provinsi Sumatera Barat agar dapat terakomodir sisa Guru Prioritas 1 sebanyak 486 orang guru yang belum mendapatkan penempatan.

Di akhir diskusi, Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar sangat terbuka dalam membantu hak-hak para guru. Jika ada yang ingin berdiskusi dengan gubernur, ia mengatakan, bisa menemuinya kapan saja.

"Jika Bapak/Ibu ingin berdiskusi bisa langsung temui saya, setiap subuh saya ada di mushala Istana Gubernuran. Bapak/Ibu bebas temui saya di kesempatan itu, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan," tutup Mahyeldi. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: