Darul Siska Minta Kemnaker Cari Formula Sederhana dalam Penetapan UMR

JAKARTA (23/8/2022) - Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska meminta pemerintah untuk mencari formulasi yang lebih sederhana, dalam menghitung dan menetapkan Upah Minimum Regional (UMR).

Hal itu disampaikan Darul Siska saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.

"Penetapan UMR bagi pekerja setiap tahunnya, seringkali menimbulkan gejolak. Hal ini diperburuk dengan lambannya daerah dalam mengaplikasikan besaran upah yang ditetapkan pada perusahaan yang berada di wilayah masing-masing," ungkap Darul Siska.

UMR ini, menurut Darul Siska, tidak cepat dilaksanakan di semua daerah-daerah otonom. Karena, tidak semua kepala daerah paham dengan rumus-rumus yang ditetapkan Kemnaker.

Baca juga: Bupati Agam Lepas Pemenang MTQ dan MHQ untuk Umrah

"Nah, apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk memahamkan soal rumus-rumus tentang penetapan UMR itu kepada daerah-daerah, sehingga ini tidak berlarut-larut di daerah," ujar Darul

Terkait penetapan UMR, Darul Siska juga menyoroti besaran UMR yang berubah setiap tahunnya. Menurut dia, dengan adanya fluktuasi setiap tahun dapat memicu pergolakan terlebih apabila angka yang ditetapkan dirasa kurang oleh pekerja.

Darul juga menyinggung bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi investasi asing di Indonesia terutama akibat besaran upah yang berubah setiap tahunnya.

"Adakah upaya kita atau upaya Kementerian Ketenagakerjaan, tidak membuat setiap tahun UMR ini sensitif dan ini selalu saja (masalahnya). Kalau upahnya agak kurang sedikit, terus demo."

Baca juga: Terbaik Laksanakan Pemilu, Gubernur Sumbar Janjikan Hadiah Umroh untuk Camat, Danramil dan Kapolsek

"Nah, ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia itu rada ribet untuk menetapkan upah untuk orang-orang yang bekerja di perusahaannya," tukas dia.

Penulis:
Editor:
Sumber: