Sengketa Informasi Publik Syarif Hasan dan Pemkab Agam Damai

"Sidang kita gelar meski termohon tidak hadir, karena alasan yang diterima, agenda pembuktian adalah penggalian majelis terhadap permohonan informasi aquo," ujar Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar Adrian didampingi Arif Yumardi dan Nofal Wiska selaku anggota majelis komisioner.

Rion Satya menyengketakan informasi publik Pemko Bukittinggi terkait tak diberikan informasi yang dia minta tentang pembangunan tiga kantor pemerintahan di Kota Bukittinggi.

"Ada dua kantor lurah di tahun 2016-2017 dan satu kantor di 2020, permohoann dan keeberatan informasi tidak ditanggapi," ujar Rion.

Baca juga: DPRD Sumbar Raih Predikat Badan Publik Informatif Kategori OPD Provinsi Tahun 2023

Rion saat ditanya Adrian soal maksud dan tujuan serta kegunaan informasi, tegas dia mengatakan, untuk memenuhi hak untuk tahu.

"Selain itu, informasi yang diberikan akan dikaji apabila terjadi penyahgunaan regulasi dan merugikan keuangan negara, maka menjadi kewajibannya selaku warga negara melaporkan ke aparat penegak hukum," ujar Rion.

Sedangkan Arif Yumardi menekankan kepada termohon, untuk melengkapi bukti tentang regulasi terkait pengadaan, juga pengumuman LPSE terkait pembanguan kantor lurah di Kota Bukittinggi itu.

"Karena kesan pemohon informasi ini lebay, sangat kentara sekali dari materi infomasi yang dimintanya. Untuk itu, pemohon harus membuktikan secara regulasi yang dipahami agar kesan lebay berganti menjadi sebenar-benarnya untuk mendapatkan informasi, ada manfaat bagi pemohon terhadap informasi yang dimintanya itu," ujar Arif.

Sidang agenda pembuktian ini diskor pada waktu yang ditentukan segera oleh panitera dengan meminta panitera menghadirkan termohon di agenda sidang berikutnya.

"Sidang kita skors untuk dianjutkan pada hari yang ditentukan panitera dengan agenda pembuktian lanjutan," ujar Adrian. (vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: