BI Sumbar Gelar Literasi Edukasi Keuangan Inklusif di Bukittinggi: Program Simamak Bank Nagari Bakal Tanpa Bunga dan Agunan, Candra: Masih Menunggu Persetujuan

"Trend ini akan terus meningkat di tahun mendatang seiring makin tingginya kesadaran nasabah bank untuk melakukan transaksi non tunai. Terlebih, transaksi ini makin mudah dengan adanya layanan QRIS, dimana nilai transaksinya sudah bisa dicetak pada merchant yang telah bekerjasama. Tidak seperti dulu lagi yang hanya bisa dilihat dari fitur aplikasi," tambah Gusti Candra.

Bank Wakaf Mikro

Sementara, Kabag Pengawasan IKNB, PM dan EPK OJK Sumbar, Irawati mengungkapkan, terdapat lima permasalahan utama UMKM Indonesia yakni permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, kelembagaan serta manajemen dan teknologi.

Baca juga: OJK Hentikan Stimulus Covid19 untuk Sektor PVML, Ini Alasannya

"Salah satu fokus kebijakan strategis OJK di 2022 ini yaitu memperluas akses keuangan pada masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada tahun 2024 mendatang," ungkapnya.

Selain itu, terang Irawati, OJK juga terus mendorong UMKM untuk terus bertahan bahkan naik kelas. Di antara kebijakan OJK untuk mewujudkan itu yakni perpanjangan restrukturisasi bagi debitur terdampak pandemi Covid19 hingga 2022, mendorong kebijakan stimulus program pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen, digitalisasi UMKM dan mempermudah sekaligus mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

"OJK juga membangun platform pemasanan UMKM digital melalui UMKMMU. Juga melakukan fasilitasi digitalisasi pemasaran Bank Wakaf Mikro (BWM) melalui aplikasi BWM-Bumdes," ungkap Irawati.

Aneka terobosan ini, terang Irawati, telah ikut mengkerek angka penyaluran kredit Bank Umum pada sektor UMKM (data per Februari 2022) sebesar Rp24,07 triliun. Itu artinya telah menyalurkan 40,66 persen dari total kredit yang disalurkan.

"Untuk pembiayaan UMKM di Sumatera Barat, telah disalurkan Rp9,67 triliun untuk usaha mikro (16,34 persen), Rp11,30 triliun untuk usaha kecil (19,09 persen), Rp3,09 triliun untuk usaha menengah (5,22 persen) dan sisanya sebesar 59,34 persen atau senilai Rp35,13 triliun untuk pelaku usaha besar," terang Irawati.

Ditegaskan Irawati, kredit (pembiayaan) pada usaha mikro dengan proses cepat, mudah (tanpa agunan tambahan) dan murah (berbiaya rendah) merupakan salah satu solusi membantu dan mendorong kebangkitan usaha mikro dalam rangka recovery ekonomi ditengah pandemi Covid19 serta mengatasi dan melawan rentenir di Sumbar.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: