Penilai PPD Puji Pelibatan Diaspora Minang untuk Perbaikan Taraf Hidup Petani

PADANG (1/3/2022) - Capaian nilai tukar pertanian di Sumbar sepanjang tahun 2021 dinilai cukup baik. Dimana pemerintah provinsi berhasil mencatatkan peningkatan nilai tukar petani sebanyak 7,5%. Hal ini berarti selisih modal dan hasil produksi pertanian tumbuh semakin besar atau dengan kata lain penghasilan petani mengalami peningkatan.

Demikian disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam pertemuan virtual forum penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 yang digelar Kementrian PPN/Bappenas, Selasa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun langkah konkret guna meningkatkan nilai tukar petani, mengingat 57% masyarakat Sumbar bergerak di sektor ini.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan 10% APBD untuk pertanian berkelanjutan setidaknya sampai tahun 2026," ungkap Mahyeldi.

Dikatakan Mahyeldi, 10% alokasi anggaran tersebut akan digunakan di antaranya untuk optimalisasi sarana pendukung pertanian, minimalisasi resiko gagal panen, irigasi, hingga bantuan bibit dan benih unggul.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

Sementara, di sektor hilir pemerintah menyiapkan langkah peningkatan efisien pengolahan paska panen, distribusi, serta diversifikasi pangan dan usaha produktif pertanian untuk memberikan nilai tambah hasil produksi.

Pada prakteknya, menurut Mahyeldi, upaya peningkatan ketahanan pangan ini juga telah disinergikan, baik dengan pemerintah kabupaten dan kota, maupun provinsi tetangga. Sehingga, dari hulu hingga hilir, sektor produksi, distribusi, hingga pasar yang akan menampung produk pertanian semua sudah sejalan mendukung program unggulan Sumbar Madani tersebut.

"Inovasi 10% APBD pertanian ini, adalah dalam rangka peningkatan penghasilan petani dan penguatan ketahanan pangan. Kita juga maksimalkan lewat sinergitas dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, provinsi tetangga, bahkan hingga ke luar negeri juga, lewat jaringan Diaspora Minangkabau," terangnya.

Menanggapi paparan gubernur, Tim Penilai PPD, Roberts Na Endin Jaweng dari Ombudsman memberikan apresiasi atas inovasi pertanian yang dilakukan Pemprov Sumbar, terutama dengan adanya kontribusi perantau dalam keikutsertaannya membangun Sumatera Barat.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

"Inilah salah satu kelebihan Sumbar, inovatif dalam penguatan pertanian dan UMKM. Hal ini tidak terlepas dari kultur dan tradisi spirit wirausaha sangat kuat. Ini adalah modal sosial Sumbar," puji Robert.

Penulis:
Editor:
Sumber: