Anggaran Test Narkoba Tersedia di Perubahan APBD 2015

VALORAnews - Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Padang, H Emzalmi menyambut baik saran yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Padang, H Wahyu Iramana Putra, agar semua anggota DPRD dan pejabat di lingkungan Setdako Padang jalani tes urine.

"Itu saran yang bagus. Namun sebagai lembaga, tentu kita minta DPRD Padang menyurati BNK untuk itu. Kita siap melaksanakan tes urine, tapi melalui permintaan tertulis dari DPRD," ungkap Emzalmi yang juga wakil walikota Padang, Sabtu (29/8/2015).

Sebelumnya, Sekretaris BNK Padang, Eri Sendjaya mengatakan, pelaksanaan tes urine sudah diagendakan BNK Padang. Sasarannya adalah pejabat, pelajar dan mahasiswa. Namun, untuk merespon imbauan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, tidak tertutup kemungkinan tes urine juga dilaksanakan bagi anggota dewan.

"Tes urine sudah kita agendakan. Anggarannya pada Perubahan APBD 2015, terletak di pos kegiatan BNK. Sasarannya pejabat pemko, pelajar dan mahasiswa. Merespon imbauan Pak Wahyu, tidak menutup kemungkinanan, BNK juga melakukan tes urine bagi anggota dewan dan satuan keamanan lain," ucap Eri yang juga kepala kantor Kesbangpol Padang ini, Kamis (28/8/2015) sore.

Baca juga: Ada 6 TPS Khusus di Pilkada Padang 2024, Juga Ada Tempat Tertentu, Ini Lokasinya

Dikatakan Eri Sendjaya, tujuannya untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang. Karena kasus yang terjadi dari Januari-Agustus 2015 ada 18 kasus dengan 20 tersangka. Untuk menekan lajunya kasus ini, makanya akan adakan tes urine.

Sebenarnya, dari jumlah kasus yang ditangani Satnarkotika Polresta Kota Padang, sejak 2012, 2013. 2014, dan 2015 sudah terjadi penurunan. Penurunan ini terjadi karena gencarnya sosialisasi yang dilakukan BNK dengan kerjasama dengan perguruan tinggi.

"Sesuai pesan presiden bahwa Indonesia darurat narkoba, kita terus melakukan upaya pencegahan dan penangkapan bersama Satnatkoba Polresta Padang. Kita juga mengapresiasi Satnarkoba yang gencar melakukan penangkapan," tuturnya.

"Kita juga usulkan peningkatan dana untuk ini sebagai back up Satnarkoba. Cost untuk kasus narkoba ini sangat tinggi, karena ada uji labor. Tes urine pun biayanya mahal. Tahun sekarang baru dianggarkan sekitar Rp500 juta. Bagi pengguna yang mau direhabilitasi, pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas untuk itu," tambahnya. (relis)

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Penulis:
Editor:
Sumber: