Silaturahmi dengan Kajari Muaralabuh: Bupati Solsel Tawarkan TP4D Ikuti Awasi Proyek Dibawah 1 Miliar

VALORAnews - Bupati Solok Selatan (Solsel), H Muzni Zakaria bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muaralabuh yang baru, Muhammad Bardan, di ruang kerjanya, Selasa (17/9/2019).

M Bardan dilantik jadi Kajari Muaralabuh pada Jumat (13/9/2019) menggantikan Kajari yang lama, M Rohmadi. Dalam silaturahmi singkat setelah makan siang bersama itu, Muzni mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di kampung halaman ke M Bardan yang merupakan orang asli Bukittinggi.

"Selamat datang Pak Kajari, semoga Solok Selatan semakin maju kedepannya," ungkap Muzni.

Muzni mengatakan, sebelumnya Pemkab Solsel telah membuat MoU dengan Kajari Solsel tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Ia berharap dengan datangnya Kajari yang baru kerjasama ini dapat ditingkatkan lagi.

"Kedepan kita tingkatkan, saya ingin paket di bawah Rp1 Miliar kita kerjasamakan, apabila ada kekurangan kita cepat tahu di mana kekuranganya," tuturnya.

Muzni mengatakan, selama ini belum semua paket pekerjaan pembangunan yang diawasi TP4D, untuk ia juga berharap masukan dan arahan terhadap apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan.

Selain itu, Muzni juga memaparkan potensi sumber daya alam yang ada di Solsel. Dia mengatakan, Solok Selatan mempunyai potensi tambang emas yang besar, namun sampai saat belum ada yang memiliki izin.

Di samping itu, di depan kantor Kajari sendiri, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, dimana akhir tahun 2019 ini bakal beroperasi. Belum lagi potensi kebun sawit dan kebun teh yang luas.

"Jumlah penduduk lebih kurang 200 ribu, 64 persen luas Solok Selatan berupa hutan dan hanya 36 persen yang bisa ditempat oleh penduduk dari sebagian ada juga HGU perkebunan," ungkapnya.

Muzni juga mengapresiasi komunikasi antar Forkopimda yang selama ini sangat baik. "Alhamdulilah, selama ini sangat baik komunikasi dengan Forkopimda, bersama kita membangun daerah," tuturnya.

Sementara itu, M Bardan mengakui, TP4D yang telah terbentuk saat ini baru mengawasi proyek strategis nasional yang nilainya lebih dari Rp1 Miliar. Sementara itu, untuk proyek yang bernilai di bawah Rp1 Miliar, belum terawasi. Hal itu, katanya, tak lepas dari minimnya personil di kejaksaan.

Penulis:
Editor:
Sumber: