Ranperda APBD Padang 2020 Direncanakan 2,570 Triliun

VALORAnews - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang menyosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang.

Kepala BPKAD Padang, Andri Yulika mengatakan, penyusunan APBD 2020 berpedoman pada Permendagri No 33 Tahun 2019 yang meliputi di Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah, Prinsip-prinsip penyusunan APBD, Kebijakan Penyusunan APBD, Teknis Penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Disebutkan, pendapatan daerah pada RAPBD Padang 2020 direncanakan sebesar Rp2,570 triliun. Jika dibandingkan penerimaan 2019 sebesar Rp2,679 triliun, maka pendapatan daerah ini mengalami penurunan sebesar Rp109,27 miliar atau turun sebesar 4,08%.

"Rencana pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp881,99 miliar, dana perimbangan Rp1,417 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp270,68 miliar," sebut Andri pada sosialisasi yang digelar Senin (9/9/2019).

Baca juga: KPK Hadirkan 24 Pimpinan OPD dan Pasangannya demi Cegah Perilaku Koruptif

Ia mengungkapkan, berdasarkan kebijakan dan ketentuan tahun 2020 pada KUA PPAS ditetapkan anggaran belanja daerah sebesar Rp2,628 triliun. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,275 triliun atau sebesar 48,51% disertai belanja langsung sebesar Rp1,353 triliun atau sebesar 51,49% dari total APBD.

Belanja langsung yang dialokasikan itu, penggunaannya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi di Kota Padang.

"Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD. Tentunya guna mendukung program unggulan wali kota-wakil wali kota serta peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang," tukasnya.

Dipaparkan Andri Yulika, untuk prioritas pembangunan Padang 2020 di antaranya melakukan peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat serta peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota berbasis ramah lingkungan.

Baca juga: ASN Sumbar Diminta Manfaatkan Medsos Pribadi untuk Jelaskan Kebijakan Organisasi

Selanjutnya, peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman yang ramah, pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian melakukan peningkatan sarana prasarana perdagangan dan penguatan kemitraan dalam perdagangan, pengembangan industri pariwisata berbasis potensi sumberdaya dan kemitraan serta optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana.

Penulis:
Editor:
Sumber: