Gugus Tugas Kepemiluan di Sumbar, Ketua KPID: Koordinasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Lemah

VALORAnews - Ketua KPID Sumbar, Afriendi menilai, keberadaan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan IklanKampanye Pemilu 2019 di daerah, masih tak berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

"KPID Sumbar mencatat, ada 10 indikasi pelanggaran yang diproses. Tiga di lembaga penyiaran televisi dan 7 di radio. Namun, tindak lanjut dari indikasi pelanggaran yang kami temukan itu tak jelas," ungkap Afriendi di KPU Padang, Kamis (1/8/2019).

Pernyataan ini disampaikan Afriendi pada Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilu 2019 di KPU Padang. Rapat evaluasi ini juga menghadirkan Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Izwaryani dan Yunasti Helmy (Bawaslu Padang), Mufti Syarfie (ketua JaDI Sumbar) dengan moderator Azwirman (anggota KPU Padang).

Anehnya, tambahnya, KPID Sumbar malah menerima surat tembusan berisi putusan Bawaslu sekaitan adanya pelanggaran di media penyiaran. "Tiba-tiba saja sudah ada putusan, tanpa adanya penilaian dari kami sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait lembaga penyiaran," ungkap Afriendi

Baca juga: Dipercaya jadi Calon Tuan Rumah Agenda Nasional di Tahun 2025, KPID Temui Ketua DPRD Sumbar

Gugus Tugas itu disepakati dalam surat keputusan bersama 4 lembaga yang ditandatangani 25 September 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Keempat lembaga itu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Afriendi berharap, koordinasi lembaga negara yang tergabung di dalam Gugus Tugas ini, terus ditingkatkan terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Sumbar pada September 2020 nanti. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: