Tim BPKP Sumbar Gelar Mitigasi Korupsi di Dua OPD Setdako Padang

VALORAnews - Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa menyambut baik penilaian resiko mitigasi korupsi yang dilakukan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang agar terhindar dari tindakan korupsi.

Hal itu disampaikan Hendri saat audiensi dengan Tim BPKP Sumbar di ruang kerjanya, Kamis (1/8/2019). Hadir dikesempatan itu Inspektur Kota Padang, Corri Saidan dan Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi. Sementara perwakilan tim BPKP Sumbar diketuai, Zumriyatun.

Menurut dia, dengan adanya penilaian tersebut maka tugas wakil wali kota sebagai pengawas bagi OPD dapat terbantu, sehingga tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik.

"Kita juga berharap penilaian tersebut dapat memacu semangat kerja OPD dengan terbebas dari segala bentuk penyimpangan salah satunya korupsi," harapnya.

Baca juga: Audy Joinaldy Terangkan 5 Potensi yang Harus Dipahami BUMD, BLUD dan Bumdes

Sementara, Zumriyatun mengatakan, penilaian ini dilakukan dalam rangka meminimalisir resiko korupsi dikemudian hari. Untuk Pemko Padang dilaksanakan di dua OPD yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Kota Padang.

"Penilaian dilakukan BPKP ini bersifat membantu bukan mengaudit. Kita hanya mendeteksi resiko korupsi yang mungkin terjadi," jelasnya.

Ia menambahkan, tindakan risiko korupsi masih sering dialami Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama bagi pejabat eselon II, III dan IV selaku pemangku jabatan dinas terkait.

"Untuk itu BPKP sumbar bermaksud mendeteksi sedini mungkin sehingga kecurangan bisa diantisipasi nantinya," ungkapnya.

Baca juga: Capaian Penanganan Stunting dan Kemiskinan Agam Tahun 2023 Lampaui Target

Sebelum melakukan penilaian, BPKP sumbar terlebih dulu melakukan sosialisasi, survei dan dilanjutkan dengan Fokus Grup Diskusi (FGD). Penilaian dilakukan di empat kabupaten/kota di Sumbar dan dilakukan selam 25 hari. Hasil dari penilain tersebut akan dikeluarkan pada pertengahan Agustus 2019.

Penulis:
Editor:
Sumber: