Pengelolaan Surat Elektronik Mesti Pertimbangkan Aspek Hukum

Didi menambahkan, sudah sepatutnya pula kemajuan teknologi dan informasi menjadi pertimbangan dalam tata kelola naskah dinas yang efektif dan efisien.

"Tidak dipungkiri, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut mengubah cara kerja kita di instansi pemerintahan. Namun, kita juga perlu memikirkan aspek hukumnya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Misalnya dalam penggunaan surat elektronik, tanda tangan digital dan artifisial intelijen," jelasnya.

"Jika untuk tata naskah dinas manual, kita sudah pelajari pakemnya, sudah saatnya pula kita mempelajari pengelolaan tata naskah digital, sebagai upaya antisipasi dan adaptasi kita terhadap perubahan yang terjadi, karena pengelolaan naskah dinas di setiap OPD akan bermuara pada penyelenggaraan pelayanan publik maupun pelayanan antar OPD," pungkasnya. (rls/vry)

Baca juga: Padang Gandeng STAN Latih Pemeriksa Pajak Daerah

Penulis:
Editor:
Sumber: