Proses Pengadaan Tak Sekadar Cari yang Termurah

VALORAnews - Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, menekankan bahwa proses pengadaan tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia.

"Tujuan pengadaan saat ini berubah jadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Hal itu diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia (value for money). Setiap rupiah yang dibelanjakan, harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pemerintah," terang Mahyeldi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) PBJ di Lingkungan Pemko Padang 2019, Senin (11/2/2019).

Diharapkan Mahyeldi, kegiatan ini melahirkan peningkatan kualitas, pemahaman dan persepsi yang sama dia antara pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian, bisa bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Sementara, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Padang, Yoga Nathasa Amin mengungkapkan, tenaga sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola pengadaan barang/jasa, baik dari segi jumlah maupun pemahaman Perpres 16/2018, masih kurang di Pemko Padang.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa BPBJ Setda Padang, Malvi Hendri dalam laporannya menambahkan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Padang, menyelenggarakan Bimtek tersebut untuk menambah pengetahuan/pengayaan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Padang sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018.

Bimtek ini berlangsung selama tiga, 11-13 Februari 2019. Menghadirkan narasumber dari Konsultan Pengadaan Barang/Jasa, Khalid Mustafa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Padang.

Peserta kegiatan berjumlah 60 orang terdiri dari pejabat/staf yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Padang. (rls/vry)

Penulis:
Editor:
Sumber: