Pemko Padang Fasilitasi Pertemuan Kupas Kecurigaan DPT Pilkada 2018

Senin, 14 Mei 2018, 21:11 WIB | News | Kota Padang
Pemko Padang Fasilitasi Pertemuan Kupas Kecurigaan DPT Pilkada 2018
Asisten I Setdako Padang, Vidal Triza bersama M Sawati (ketua KPU Padang), Dori Putra (Ketua Panwaslu Padang) dan unsur Forkopimda, salam kompak usai pertemuan membahas DPT Pilkada Padang 2018 yang dipertanyakan pasangan calon nomor urut 1, Senin (14/5/20
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

Sementara itu, Mukti Ali selaku Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut satu meminta pemko menegaskan, DPT yang disahkan KPU berjumlah 535.265 itu memiliki perbedaan dari data DP4, sehingga terjadi perbedaan yang sangat krusial diperkirakan sampai 88 ribu pemilih berkurang.

"Di sinilah kami dari tim kuasa hukum paslon nomor urut satu, menginginkan gambaran yang betul-betul akurat. Supaya tidak ditemukan ketimpangan, karena persoalan DPT sangat penting dan substansi sekali. Termasuk kejelasan yang konkrit terkait DPT apakah ada yang pindah, meninggal dan lain sebagainya," imbuhnya.

M Sawati menjelaskan, KPU Padang akan melakukan konsultasi dengan KPU RI, sehingga nanti diharapkan bisa memastikannya.

Baca juga: Pilkada Dharmasraya, PKS dan Partai Nasdem Batalkan Pengusulan Adi Gunawan-Romi Siska Putra

"In Shaa Allah, setelah pertemuan ini kita akan menyurati KPU RI melalui koordinasi dengan KPU provinsi. Setelah itu kita tunggu saja jawaban KPU RI terkait apa kebijakan nantinya, yang jelas kita bekerja seusai aturan yang dipandukan," jelasnya.

Sawati pun menerangkan adanya perbedaan DPT pemilihan sekarang dibanding sebelumnya. Ia mencontohkan, pada pemilu sebelumnya jika orang yang ada dalam DPS tidak ditemukan KPU masih memasukkannya sebagai memenuhi syarat (MS), sementara sekarang aturannya tidak begitu lagi.

"Kalau sudah dicari berkali-kali oleh PPDP yang ditunjuk, lalu orang tersebut tidak diketemukan dan orang disekitarnya juga mengatakan tidak tahu, maka orang tersebut dikatakan sudah tidak ada lagi maka sekarang dimasukkan tidak memenuhi syarat (TMS)," terangnya.

"Jadi, itu mungkin perbedaannya mengapa DPT pada pilkada serentak di Padang tahun ini menurun dibanding pemilu sebelumnya," urai dia.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra juga hadir pada pertemuan itu menyampaikan harapan, agar pelaksanaan pilkada di Kota Padang berjalan baik dan lancar nantinya.

"Kami di DPRD tentu ingin terciptanya pilkada Kota Padang secara badunsanak, karena ini menyangkut menemukan siapa pemimpin dan arah kemana arah pembangunan kota ini ke depan," tuturnya. (rls/vry)

Halaman:
1 2
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: