Analisis TPID Maret 2018: Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Non Subsidi Picu Inflasi di Sumbar

Selasa, 03 April 2018, 20:21 WIB | Olahraga | Provinsi Sumatera Barat
Analisis TPID Maret 2018: Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Non Subsidi Picu Inflasi di...
Ilustrasi.

Di sisi lain, pada kelompok inti, laju inflasi kelompok ini naik tipis dari 0,24% (mtm) pada Februari 2018 menjadi 0,29% (mtm) pada Maret 2018. Kenaikan inflasi kelompok ini berasal dari subkelompok makanan jadi khususnya komoditas mie, nasi dengan lauk, dan ketupat/lontong sayur dengan andil masing-masing sebesar 0,06% (mtm); 0,03% (mtm); dan 0,02% (mtm). Secara umum, penyebab naiknya komoditas tersebut terindikasi tidak hanya kenaikan harga bahan baku melainkan karena naiknya jasa penyajian seperti upah produksi.

Mencermati perkembangan terkini, perkembangan IHK Sumatera Barat pada April 2018 perlu diwaspadai karena tekanan inflasi diperkirakan kembali terjadi. Penyebab tekanan inflasi terindikasi disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kembali harga BBM non subsidi serta dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.

Curah hujan yang cukup tinggi berisiko pada gagal panen bahkan mengganggu kelancaran distribusi bahan pangan strategis (khususnya tanaman bahan makanan dan hortikultura) dari produsen ke konsumen. Kondisi tersebut didukung prakiraan BKMG Provinsi Sumatera Barat yang menyebutkan bahwa intensitas curah hujan pada April 2018 berada pada kisaran menengah hingga tinggi. Selain dari sisi supply, risiko yang patut diwaspadai adalah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadhan dan faktor lain seperti ekspektasi masyarakat. (rls/vry)

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Minta TPID Pantau Harga Sembako Tetap Terjangkau

Halaman:
1 2
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI