Usaha Penukaran Valuta Asing di Sumbar Meningkat 100 Persen

VALORAnews - Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) non bank yang berpengaruh pada stabilisasi nilai tukar, akan dimonitoring BI Sumbar. Selaina itu, kegiatan usaha tersebut akan ditertibkan, untuk memastikan setiap penyelenggara KUPVA non bank memiliki izin usaha.

"Saat ini di Sumatera Barat terdapat 12 KUPVA Bukan Bank berizin, meningkat 100% dibandingkan tahun 2016 yang tercatat hanya 6 KUPVA Bukan Bank berizin," ungkap Kepala BI Sumbar Endy Dwi Tjahjono pada pertemuan tahunan Bank Indonesia Sumatera Barat, pekan kemarin.

Pertemuan itu untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan serta arah kebijakan Bank Indonesia secara nasional maupun dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan tahunan ini dihadiri gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, bupati/walikota se-Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, SKPD, perbankan korporasi nonbank, dan akademisi dengan tema 'Memperkuat Momentum.'

Baca juga: Dharmasraya Alami Deflasi Periode Oktober 2024

Dikatakan Endy, meningkatnya jumlah KUPVA bukan bank berizin, diharapkan dapat mendukung kebijakan yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Selain itu, untuk menghindarkan kegiatan usaha KUPVA dari praktek-praktek pencucian uang, baik yang terkait dengan transaksi narkoba maupun pendanaan terorisme," tegasnya.

Pada area pengelolaan uang rupiah, terang Endy, BI terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, dan terdistribusi ke seluruh pelosok wilayah NKRI melalui Centralized Cash Network Planning (CCNP) serta melindungi masyarakat dari resiko uang palsu.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang yang layak edar sesuai dengan jumlah nominal dan jenis pecahannya, BI Sumatera Barat juga melakukan pendistribusian dan pelayanan kas hingga ke wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) NKRI.

Baca juga: OJK Sumbar Edukasi UMKM dan Petani Binaan Bank Indonesia

"Selama 2017, Bank Indonesia telah bekerjasama dengan TNI-AL dalam mendistribusikan uang sebanyak 2 (dua) kali di Kepulauan Mentawai," tukasnya. (vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: