Berkontribusi Ciptakan Usahawan Baru dan Berantas Buta Huruf: SKB Wilayah I Padang Terancam Ditutup

Kamis, 02 Maret 2017, 17:56 WIB | Kabar Daerah | Kota Padang
Berkontribusi Ciptakan Usahawan Baru dan Berantas Buta Huruf: SKB Wilayah I Padang...
Anggota DPRD Padang, Aprianto (baju kemeja bergaris), Kamis (2/3/2017) berdialog dengan Kepala SKB Wilayah I Padang, Efni Rita W dan sejumlah pamong belajar, terkait program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang 2016 lalu. Terungkap, perubahan statu
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

Hal ini dibenarkan Efni Rita W yang didampingi sejumlah pamong belajar (guru) SKB Wilayah I, Daniel, Polisman dan lainnya. "Saat Mendikbud RI, Muhajir Effendi berkunjung ke sekolah kami awal tahun 2017 ini, perubahan status ini juga beliau ingatkan. Menteri, saat itu, mengapresiasi kinerja kami yang membina masyarakat marginal, agar lebih terangkat derajat hidupnya," terang Efni Rita.

Atas keberhasilan menciptakan wirausahawan baru ini, ungkap Efni Rita, pada 2017 ini pusat memberikan alokasi anggaran untuk mengadakan pelatihan bagi 40 orang warga lagi. "Untuk pelatihan menjahit, kita hanya punya lima unit mesin jahit. Jika melatih usaha perbengkelan, kami bekerjasama dengan BLK Banda Buek," terangnya.

"Sementara, jika tanah ada dan gedungnya nanti dibangun pusat sebagaimana telah terjadi di SKB Pasaman Barat dan lainnya, tentu semuanya bisa kita kelola sendiri secara mandiri. Peluang mendapatkan dana pelatihan dari pusat, juga tentu akan lebih besar lagi nantinya," tambah Daniel, pamong belajar senior di situ.

Baca juga: 40 Anggota DPRD Padang Pariaman Ikuti Orientasi Tugas, Gubernur Ingatkan Pentingnya Keselarasan RPJMD dengan RPJMN

Merunut kenyataan sekarang, tambah Daniel, jatah anggaran per pamong belajar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hanya didukung dana sebesar Rp2 juta. "Tak banyak yang bisa kami lakukan ditengah aneka keterbatasan yang ada," tambahnya.

Data yang dilansir Depdikbud, terdapat 20 SKB di Sumbar, dimana sembilan di antaranya sudah berstatus SPNF. Yakni di Pasaman, Pasbar, Padangpariaman, Agam, Solok, Solsel, Limapuluh Kota, Tanahdatar dan Dharmasraya. Secara nasional, baru 144 SKB yang berstatus SPNF.

"Sebagai ibu kota provinsi Sumbar tentu kita tak mau kalah dengan Kabupaten Mereuke, Pulau Buru dan daerah terpencil lainnya di nusantara ini, yang sudah mengubah SKB jadi SPNF," ungkap Polisman, pamong belajar senior lainnya, sembari memerlihatkan dokumen masyarakat yang telah menempun pendidikan di SKB dan telah berusaha secara mandiri. (Relis)

Halaman:
1 2
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: