SENGKETA PEMILU: Tuduhan Ijazah Palsu Terbantahkan, It Arman Wajib Lepas dari Segala Tuntutan
"Maka, apa yang menjadi pilar dakwaan, runtuh seketika, dan tidak terbukti, apa yang didakwakan ke it Arman (menggunakan ijazah palsu)," ucap Kurniadi Aris.
"Selanjutnya, ketika ada kesalahan dan melakukan perbaikan ke instansi berwenang, adalah sesuatu yang sah serta legal dipergunakan terdakwa. Hal ini dibenarkan juga oleh saksi Asmawati, Ahli Dr Yoserwan, dan Ahli Khairul Fahmi," ujar Kurniadi Aris, lagi.
Kemudian, keterangan saksi dan ahli semuanya saling berhubungan.
Dan dapat ditarik sebuah konklusi tidak ada campur tangan terdakwa dalam keluarnya ijazah.
Terdakwa tidak mengetahui adanya kesalahan pada ijazahnya. Baru diketahui setelah tanggal 18 Februari 2024.
Dan dibenarkan ke instansi berwenang. Perbuatan ini dibenarkan oleh saksi ahli dipersidangan, ujar Kurniadi Aris.
Kesimpulan, papar Kurniadi Aris, berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
Menyatakan It Arman secara meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 520 UU Nomor & Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Membebaskan terdakwa dari segala bentuk tahanan.
Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Untuk memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat, melalui media cetak dan elektronik. Serta membebankan biaya perkara kepada Negara, terang Kurniadi Aris.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa It Arman (Caleg terpilih asal Partai Persatuan Pembangunan Dapil I Pessel) selama 2 tahun penjara, dengan denda Rp 50 Juta, dan subsider 6 bulan kurungan.
Penulis: Tusrisep
Editor: Tusrisep
Sumber:
Berita Terkait
- PILKADA 2024, BAWASLU: Awasi Ketat Distribusi Surat C Pemberitahuan ke Pemilih
- PILKADA PESSEL 2024: Cawabup Nasta Oktavian Dilaporkan ke Polisi dan Bawaslu
- HUT GOLKAR ke 60: DPD Pessel Gelar Senam Ceria Bertabur Hadiah
- PILKADA 2024, Era Sukma Munaf: Wali Nagari Jangan Terlalu Simpati, Sanksi Berat Menanti
- KETERBUKAAN INFORMASI Badan Publik di Pessel Kembali Diuji