Pembatasan Pemekaran Jorong jadi Pembahasan pada Rakor Sinkronisasi Program Pemerintah dengan Wali Nagari
Kemudian, memperkuat peran dan fungsi wali nagari dalam mewujudkan pemerintah nagari yang tertib, akuntabel dan transparan.
Selanjutnya, untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kinerja kelembagaan nagari.
Kepala DPMN Agam, Asril menyampaikan, nagari perlu melakukan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana operasional nagari sebesar 30% dengan menunda pemekaran jorong kecuali pembentukan jorong baru di 10 nagari baru, dengan jumlah KK minimal 175 KK atau 875 penduduk.
Baca juga: Bupati Agam Bersama Grup Tarak Tacin Meriahkan Reuni Gadang 2024 IASMA Landbouw
"Terjadinya inflasi terhadap kebutuhan masyarakat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan perangkat nagari, tentu perlu jadi perhatian. Untuk itu, perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi dalam penganggaran," tuturnya. (*)
Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Pjs Bupati Agam Pimpin Rapat Koordinasi Jelang Pencoblosan Pemilihan Serentak 2024, Ini yang Dibahas
- Pjs Bupati Agam: Penguatan SDM harus Sejalan dengan Kebutuhan Era Digital
- Sekda Agam Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pemungutan Opsen Pajak dengan Pemprov Sumbar
- Pjs Bupati Agam Hadiri Rapat Mendagri Bersama Komisi II DPR RI, Bahas Kesiapan Pilkada Serentak 2024
- Ketua Pengadilan Tinggi Padang Kunjungi Pemkab Agam, Ini yang Dibicarakan
