Nevi Zuairina Minta Konflik Rempang Diselesaikan dengan Damai
JAKARTA (2/10/2023) - Komisi VI DPR RI mengungkapkan keprihatinan, atas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepri yang berawal dari rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City dan konflik lahan yang melibatkan masyarakat setempat.
"Saya tidak setuju segala bentuk kekerasan dan mengajak semua pihak untuk mencari solusi damai dalam menyelesaikan permasalahan ini," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina yang hadir dalam rapat kerja (Raker) dengan mitra, Senin.
Raker ini melibatkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Raker dan RDP ini membahas berbagai permasalahan terkait investasi dan pembangunan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Baca juga: PLN Bantu Rp75 Juta, Warga Ikut Berpartisipasi, Hasilnya Jalan Usaha Tani Sepanjang 300 Meter
Nevi menerangkan, Pemerintah melalui menteri Investasi/Kepala BKPM RI, diminta memberi keterangan yang jelas dan detail dalam pertemuannya dengan Komisi VI DPR RI.
Menurutnya, penting pemerintah memberikan penjelasan langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan konflik investasi di Pulau Rempang.
Politisi PKS ini mengatakan, pemerintah mesti mengambil langkah-langkah untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak, termasuk memberikan rumah tipe 45 dengan harga terjangkau, serta uang kontrak dan uang tunggu.
"Jangan sampai ada pengosongan Pulau Rempang. Selama menimbulkan konflik yang mengganggu hak-hak mereka, jangan sampai pemerintah represif," pinta Nevi.
Baca juga: Nevi Zuairina: Pendidikan Agama jadikan Siswa Individu yang Bertanggungjawab
Komisi VI DPR RI juga menggali berbagai isu terkait proses perencanaan investasi di Pulau Rempang, termasuk isu mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum selesai.
Penulis: Veri Rikiyanto
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Presiden Jokowi Kunjungi Korban Banjir Lahar Dingin di Batu Taba Agam, Siangnya Langsung Balik
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya