Judi Online Ilegal, Lodewijk: Menkominfo Mesti Pertimbangkan Banyak Hal termasuk Legalitas
JAKARTA (13/9/2023) - Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus menilai, judi online merupakan hal ilegal. Sehingga, tidak tepat dikenakan pajak.
"Kita meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi yang akan memungut pajak dari aktivitas judi online, untuk mempertimbangkan banyak hal atas usulan tersebut. Khususnya, terkait legalitas judi online di Indonesia," terang Lodewijk seusai Rapat Paripurna kepada Parlementaria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Menurut dia, legalisasi pajak dari judi online itu belum tuntas pembahasannya, baru kemarin rapat. "Tunggu dulu, itu kan pertanyaannya, apakah judi dilegalkan di Indonesia? Kan itu masalahnya, gimana kalau (judi online) ilegal terus kita mengambil pajak," ujar Lodewijk
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa pemerintah perlu mengatur kebijakan-kebijakan terkait yang harus dibereskan terlebih dulu, sebelum menerapkan usulan pajak judi online tersebut.
Baca juga: Ini Tanggal Pelantikan Caleg DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Hasil Pemilu 2024 di Sumatera Barat
"Ada aturan-aturan lagi yang harus dibereskan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan ini," lanjut anggota Komisi I DPR RI ini.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pekan lalu, Menkominfo Budi sempat menyebut potensi kerugian Indonesia gara-gara judi online.
Ini, karena hanya Indonesia di negara ASEAN yang tidak melegalkan judi. Budi pun menyingung adanya usulan penerapan pajak judi online.
"Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu, sedangkan judi online lintas batas. Kalau kita begini terus, yang ada kita rugi menurut saya."
Baca juga: Ini Komposisi Kursi DPRD Padang Hasil Pemilu 2024, PKS Catatkan Dua Rekor
"Karena saya berdiskusi dengan banyak pihak, ada yang bilang, ya sudah dipajakin saja, misalnya. Dibuat terang, dipajakin," katanya. (*)
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU