MK Bolehkan Kampanye di Sekolah dan Kampus, Aminurokhman: Konteksnya Mesti Pendidikan Politik

JAKARTA (25/8/2023) - Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman menilai, kegiatan kampanye di sekolah dan kampus, dapat jadi pendidikan politik bagi pelajar dan mahasiswa.

Karenanya, dia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan.

"Pada akhirnya para pemuda merupakan penerus tongkat estafet yang harus diberikan ruang pendidikan politik yang berlangsung secara baik," ujar Amin dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Anggota Fraksi Partai NasDem itu menilai, generasi muda kini kurang mendapat pendidikan politik yang baik, sehingga kurang peduli dengan masalah di sekitar.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Terima 26 Sertifikat Tanah Aset Pemko dari BPN, Ini Tujuannya

"Daripada dia tahu dari media sosial yang di frame pihak tertentu, izin dari MK ini tentu sangat strategis untuk kemajuan demokrasi kita kedepan," ungkap dia.

"Kami akan atur agar tidak mengganggu aktivitas sekolah, karena selama ini sudah melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan," tegasnya.

Legislator Dapil Jawa Timur II ini mengatakan, kegiatan kampanye di sekolah maupun di kampus harus sesuai aturan berlaku.

"Yang penting, kita tidak boleh melakukan intimidasi, konteksnya proses pendidikan politik. Kemudian, juga tidak ada simbol partai masuk ke sekolah," tukasnya.

Baca juga: DAMKAR PESSEL Sosialisasi Pencegahan Kebakaran di Silaut

Sebelumnya, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: