Optimalisasi Potensi PAD, Markarius Anwar Paparkan Kondisi Pajak dan Retribusi Daerah

Senin, 13 Maret 2023, 18:36 WIB | News | Nasional
Optimalisasi Potensi PAD, Markarius Anwar Paparkan Kondisi Pajak dan Retribusi Daerah
Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar saat jadi narasumber dalam acara Forum Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Aula Bapenda Riau, Kamis. (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

PEKANBARU (9/3/2023) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar menegaskan, kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangan.

Menurut dia, ada beberapa identifikasi permasalahan pajak dan retribusi daerah yaitu sarana dan prasarana dalam peningkatan layanan di UPT/UP dengan fasilitas yang belum memadai dan optimalisasi retribusi daerah yang belum optimal.

"Masalah yang ada itu seperti potensi retribusi tempat khusus parkir yang belum terealisasi dan fasilitas pada OPD pemungut retribusi yang kurang memadai," jelas Markarius yang juga politisi Fraksi PKS ini saat jadi narasumber dalam acara Forum Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Aula Bapenda Riau, Kamis.

Pada kesempatan itu, Markarius memaparkan kondisi APBD Riau Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Selanjutnya, Markarius juga menjelaskan beberapa hal permasalahan pajak dan retribusi daerah.

Baca juga: FWP dan KPU Padang Kupas Perbedaan Informasi Pilkada 2024 di Sosmed dan Media Massa Bersama Ahli Pers Dewan Pers

Terkait database wajib pajak khususnya data wajib pajak kendaraan bermotor, Markarius mengungkapkan, hal tersebut masih belum singkron dengan Regident Centre Korlantas Polri. Sehingga, jadi salah satu identifikasi permasalahan pajak.

"Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah," terang dia.

Oleh karena itu, terang dia, perlu strategi yang baik mulai dari Penyusunan Data Base Wajib Pajak (WP) yang terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi, penyusunan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, adanya Role Model pelayanan pajak pada salah satu UPT/SAMSAT.

Kemudian, pengelolaan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi, dan penguatan regulasi terkait pemeriksaan Pajak Air Permukaan (PAP).

Baca juga: Bank Nagari dan PT Semen Padang Tandatangani Nota Kesepahaman, Ini Harapan Gubernur Sumbar

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Bapenda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Kepala Bapedalitbang Provinsi Riau, Heri Yanto beserta pejabat fungsional dan peserta rapat lainnya. (rif)

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN NOMOR URUT CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG 2024