BKKBN Kukuhkan Program BAAS Kota Pekanbaru, Ini Target Muflihun
![BKKBN Kukuhkan Program BAAS Kota Pekanbaru, Ini Target Muflihun](https://valoranews.com/photos/berita/110323062805_bkkbn-kukuhkan-program-baas-kota-pekanbaru-ini-target.jpeg)
PEKANBARU (10/3/2023) -- Deputi Adpin BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso kukuhkan Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun dan Indra Pomi Nasution (Sekretaris Daerah) serta sejumlah pejabat lainnya, dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting Pekanbaru.
Pengukuhan ini dalam peluncuran program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Pekanbaru, Jumat di Aula Lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya.
Menurut Muflihun, BAAS ini merupakan implementasi dari antusias Pemko Pekanbaru atas atensi Presiden RI, Joko Widodo dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Pekanbaru.
"Kita punya komitmen, bagaimana stunting di Pekanbaru bisa terus menurun dari hari ke hari. Hari ini ada 318 anak stunting di Pekanbaru," ujar Muflihun usai pengukuhan.
Baca juga: 9 ASN Pemprov Sumbar jadi Model Ketahanan Keluarga, Ini Pesan Gubernur pada Harganas ke-31
Ia berharap, seluruh elemen dapat terus mengawasi lingkungan masing-masing dan laporkan ke OPD maupun pihak terkait jika menemukan anak stunting agar bisa dilakukan penanganan dengan tepat.
"Jangan sampai angka stunting ini terus bertambah. Segera laporkan ke OPD pengampu, jika menemukan stunting di lingkungan untuk dilakukan penanganan," ungkapnya.
Muflihun berkomitmen, bagaimana stunting ini bisa hilang. Karena stunting ini sebagai salah satu bentuk kelainan pada anak. Pada 1.000 hari pertama anak bisa tumbuh, dan mungkin belum sempurna.
"Kami berupaya agar stunting di Pekanbaru tahun 2024 bisa dibawah 10 persen. Kami harapkan kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan Pekanbaru bebas stunting," ulasnya.
Baca juga: Banggar DPRD Jambi Pelajari Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem ke DPRD Sumbar
Ia juga berharap kedepan dapat menyentuh swasta untuk CSR bagaimana bisa menjadi bapak asuh anak stunting. Sehingga tidak ada anak stunting lagi.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Anugerah Jurnalistik 2024, Angkat Kisah BPKH Tujuh Tahun Menjaga Amanah
- PDIP Sumbar: KPU Wajib Buat Peraturan Merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi
- Ini Rincian Ambang Batas Pendaftaran Paslon sesuai Putusan MK Nomor 60
- Tekan Lawan Politik dengan Hukum, Erry Riyana: Itu Penyalahgunaan Kekuasaan
- PPATK Ungkap Ribuan Anggota Dewan jadi Pemain Judi Online, Ini Kata Komisi III DPR