Pemekaran Kabupaten dan Kota, Edy Natar: Setuju jika akan Keluarkan Masyarakat dari Kemiskinan
PEKANBARU (3/2/2023) - Wakil Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution menyampaikan dukungan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru di Riau. Namun, dukungan itu hanya jika pemekaran daerah mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.
"Jika pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, maka saya setuju," tegas Edy Natar saat menggelar pertemuan dengan Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau di kediaman Wakil Gubernur Riau, Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, Jumat.
Adapun Tim Inisiator yang hadir di antaranya, Ketua Syamsul Rakan Chaniago, Sekretaris Tim Fazar Muhardi. Kemudian, Ramli Walid dan Ahmad Syah Harrofie (tokoh birokrat), Syaid Hasyim (mantan Wakil Bupati Meranti) dan sejumlah tokoh lainnya.
Sementara, turut mendampingi Wagubri, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Firdaus dan beberapa staf dari lingkungan Pemprov Riau.
Baca juga: Bumi Melayu Raih Keberkahan, Edy Natar: Pelajari Ilmu Agama dan Selalu Shalat Berjamaah
Meski demikian, Edy mengharapkan, untuk terlebih dulu ada evaluasi mendalam terkait daerah-daerah kabupaten/kota yang sebelumnya telah dimekarkan, termasuk Kabupaten Meranti.
"Dengan evaluasi itu, kita akan tahu apakah pemekaran daerah otonomi baru itu, seperti Meranti [Kabupaten Kepulauan Meranti] benar telah mensejahterakan masyarakat," kata dia.
Disampaikan, untuk melakukan evaluasi mesti didukung dengan kajian tertulis dan data yang kongkret, sehingga tidak ada pihak yang bisa membantahnya.
"Kalau niatnya adalah untuk mensejahterakan, maka semua pihak harus bersama-sama mendukung wacana ini," kata Edi Natar.
Baca juga: Akhir Masa Jabatan Syamsuar-Edy Natar, Pertumbuhan Ekonomi Riau Lebihi Target RPJMD 2019-2024
Menanggapi hal ini, mantan Bupati Meranti, Said Hasyim mengungkapkan, bahwa Kabupaten Meranti sejak dimekarkan beberapa tahun lalu, saat ini telah menjadi daerah yang lebih maju.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU