KPK Dalami Aspek Tata Negara, Mekanisme Pengadaan dan Fasilitasi Pembiayaan IKN Nusantara

JAKARTA (21/3/2022) - Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Dhony Rahajoe mengatakan, audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran, untuk berdiskusi dan konsultasi terkait rencana pendampingan dan mengawal setiap tahapan proses dalam persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.

"Kehadiran KPK kita harapkan untuk memastikan tata kelola IKN nantinya dapat berlangsung dengan baik," ungkap Dhony didampingi Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya usai audiensi dengan Ketua KPK, Firli Bahuri dan jajaran, Senin.

Sebelumnya, pada 2 Februari 2022, KPK juga telah menerima Menteri PPN/Bappenas yang memaparkan persiapan pembangunan IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas meminta pendampingan KPK.

Karenanya, sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring mengawal persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.

Baca juga: Ketua KPK akan Paparkan 'Pers dan Orkestra Anti Korupsi' di Rapimnas dan HUT I PJS

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK secara simultan merupakan pelaksanaan atas mandat UU KPK maupun Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas-PK).

KPK kemudian membentuk satuan tugas yang terdiri dari tim Direktorat Monitoring, Korsup dan Stranas PK.

Satgas melakukan pendampingan sesuai dengan tugasnya, antara lain:

Direktorat Monitoring KPK melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunanya untuk mengidentifikasi celah potensi korupsi dengan metode Corruption Risk Assessment (CRA).

Baca juga: Realisasikan Piutang Tertagih Tertinggi, Pemko Padang Terima Apresiasi KPK RI

Tim Koordinasi Supervisi fokus terkait wilayah di Kalimantan Timur dan potensi korupsi yang muncul dalam proses pembangunan IKN

Penulis:
Editor:
Sumber: