Kapal Asal Cina Berkeliaran di Perairan Natuna, Puan: Presiden Mesti Sampaikan Nota Protes

JAKARTA (16/9/2021) - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah, untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus 'mengganggu' wilayah kedaulatan Indonesia.

Pernyataan perempuan pertama ketua DPR RI ini, menyusul adanya kapal milik China mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnya di Laut Natuna Utara. Bahkan, kehadiran kapal-kapal China tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.

"Pemerintah tidak bisa berdiam diri, saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Puan mengingatkan, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Untuk itu, Puan meminta pemerintah segera menyatakan sikap pada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Dilantik, Ini Pujian Puan Maharani

"Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes pada China," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Sebab, China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara. Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal. Menurut Puan, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah, buntut konflik Laut China Selatan.

Baca juga: DPR RI Tambah 2 Komisi dan Badan Aspirasi Masyarakat, Puan: Menyelaraskan dengan Penambahan Menteri

Selain persoalan kedaulatan, Puan menambahkan perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam dan potensi pariwisata yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.

Penulis:
Editor:
Sumber: