Rakor KPK dengan Kepala Daerah se-Sumbar, Wabup Mentawai Disematkan Pin Anti Gratifikasi

VALORAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Gufron mengatakan, keberadaan lembaga antirasuah itu ikut meningkatkan daya guna dan hasil guna terutama dalam penanganan Covid19.

"Penegakan korupsi harus tetap jadi prioritas untuk ditegakkan pemerintah daerah meskipun dalam masa pandemi Civid19," ungkap Nurul saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Aula gubernur Sumbar, Kamis (18/3/2021).

Nurul Gufron menekankan, jangan main-main dengan anggaran ,apalagi mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Sementara, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake bersama Martinus Dahlan (Sekda) ikut hadir pada acara yang digelar di aula gubernur Sumbar tersebut.

Baca juga: DPMPTSP Sumbar Gelar Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah di Pessel

Pada kesempatan itu, Nurul juga menjelaskan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi meliputi tiga fokus utama di antaranya perizinan dan tataniaga, keuangan negara dan penegakan hukum.

Diingatkannya kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah se-Sumbar, untuk memastikan pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya. "Itu jangan disalahgunakan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum," terangnya.

Pada acara tersebut, Gubernur Sumbar, H Mahyeldi menyematkan PIN anti grafitasi kepada seluruh Kepala Daerah yang mengikuti acara tersebut. (dni)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: