Fakultas Dakwah UIN IB Tawarkan Konsep Sinergisitas Masjid dan RT Atasi Dampak Covid19
VALORAnews - Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (FDKIK UIN IB), Wakidul Kohar menawarkan konsep posko atau Satuan Tugas (Satgas) pengawasan dan penanggulangan Covid19 berbasis masjid dengan bersinergi dengan perangkat rukun tetangga (RT) se-Kota Padang.
"Saatnya masjid mengambil peran dalam kondisi wabah ini. Sehingga, masjid tidak saja berfungsi dalam urusan keagamaan, namun juga terhadap sosial ekonomi masyarakat," ungkap Wahidul Kohar, saat beraudiensi dengan Wawako Padang, Hendri Septa, Senin (6/4/2020).
Mendengar paparan itu, Hendri Septa langsung mengajak FDKIK UIN Imam Bonjol, untuk ikut berkontribusi melahirkan gagasan dalam penanggulangan dampak Covid19 dari sosial dan ekonomi. Menurut Hendri, dalam beberapa waktu ke depan, dampak penyebaran virus ini akan luar biasa terutama di sektor sosial-ekonomi masyarakat.
"Alhamdulillah, kita mengapresiasi FDIK UIN IB yang ikut memikirkan dampak wabah Covid19 sekaligus berupaya agar masyarakat tidak tedampak secara sosial ekonomi, terutama untuk kebutuhan pangan sehari-hari," ujar Hendri Septa.
Tepat Sasaran
Menurut Wakidul Kohar, masjid bisa dijadikan posko pendataan warga terdampak Covid19. Dengan bantuan perangkat RT/RW, warga terdampak tersebut juga bisa diidentifikasi secara ekonomi. Apakah itu mempunyai pendapatan rendah, sedang atau tinggi.
"Dengan data yang akurat ini, tentu akan memudahkan pemerintah untuk melihat siapa yang layak untuk dibantu akibat pandemi Covid19 ini," tegasnya.
Ditegaskan Wakidul Kohar, paradigma perguruan tinggi saat ini adalah jadi mitra bersanding stake holder terkait. Di FDIK UIN IB Padang, terang dia, terdapat tenaga dosen yang terkait dengan bidang kesehatan masyarakat.
Selain itu, juga memiliki lulusan yang berkompetensi pada bidang komunikator agama (mubaligh). "Komunikator agama bisa menyampaikan pesan kebijakan pemerintah pada jamaah secara lebih baik," terang dia.
"Dengan begitu, tidak terjadi perbedaan ataupun pertengkaran dalam memberikan arahan pada jamaah terkait kebijakan pemerintah. Seperti, larangan sementara yang tidak membolehkan jamaah beribadah ke masjid, demi mengantisipasi penyebaran Covid19," imbuhnya.
Saat ini berkembang persepsi di masyarakat, terangnya, pemerintah tidak adil dalam melahirkan kebijakan. Ini terkait dengan tidak adanya larangan serupa ke masjid/mushalla, untuk pasar dan terminal.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Debat Pamungkas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Berlangsung 3,5 Jam
- Reses Dapil Masa Sidang I ke Kecamatan Nanggalo, Evi Yandri Terima 30 Aspirasi Warga
- LUTD PLN, Wujudkan Mimpi Asmanidar 'Bertemu' Prabowo-Gibran
- Debat Pilkada Padang 2024, Cawakonya Lulusan Luar Negeri, Panelisnya Dosen dan Akuntan
- Kombes Ferry Harahap Wisuda Gelar Doktor Administrasi Publik, Ini Harapan Plt Gubernur Sumbar