Baru Dua dari 11 OPD Penyumbang PAD Capai Target

VALORAnews - Sembilan fraksi DPRD Padang, menyetujui KUA-PPAS 2019. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP No 58 Tahun 2005, dibahas dan disepakati bersama antara Pemda dan DPRD lalu dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama.

Demikian penyampaian koordinator ketiga Pansus DPRD Padang, Asrizal dihadapan peserta rapat paripurna DPRD yang dihadiri secara fisik sebanyak 30 dari 45 anggota dewan dengan agenda tentang LKPD 2017 dan KUA-PPAS 2019, Senin (30/7/2018).

Berdasarkan pointers hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 oleh panitia khusus I (Pendapatan dan Pembiayaan), panitia khusus II (Belanja Langsung) dan panitia khusus III (Belanja Tidak Langsung), DPRD Padang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme peraturan tata tertib DPRD Kota Padang.

Menurut Asrizal, laporan LKPD disusun dan disampaikan untuk mendeskripsikan kegiatan pembahasannya oleh Pansus DPRD Padang sesuai bidang tugas dan wewenangnya. Berdasarkan hasil rapat internal, rapat kerja dan dengan mempertimbangkan hasil kunjungan kerja atau konsultasi serta rapat gabungan pansus.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

Tujuannya, kata wakil rakyat dari PAN ini, sebagai rekomendasi kepada Pemko Padang guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ke depannya dan instrumen LKPD akuntabilitas bahwa pansus DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan LKPD Tahun 2017 dengan baik.

Berdasarkan laporan gabungan pansus yang dibacakan Ilham Maulana, pansus I tentang pendapatan dan pembiayaan merekomendasikan bahwa baru dua OPD yang mencapai target dari 11 OPD penghasil PAD. Kedua OPD dimaksud yaitu Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup.

Secara keseluruhan, PAD Padang ditargetkan sebesar Rp800 miliar atau naik sekitar 37,11 % bila dibandingkan dengan APBD Padang 2018 sebesar Rp601,248 miliar.

Sementara, untuk belanja daerah terkait belanja tidak langsung terdapat peningkatan dibanding APBD 2018. Disisi lain, realisasi belanja tidak langsung pada APBD 2017 terjadi penurunan yang disebabkan adanya ASN yang memasuki masa pensiun.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

Belanja langsung ada peningkatan sekitar 6,42 persen, bila dibandingkan dengan 2018, diharapkan belanja langsung ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Penulis:
Editor:
Sumber: