Padang Bakal Dapat Bantuan Server dan Aplikasi SIKD

VALORAnews - Di tahun 2018 Kota Padang termasuk dalam 38 daerah di Indonesia yang akan menerima bantuan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) berupa server dan aplikasi.

"Sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menerima Materi dan Aplikasi SIKD atau manual aplikasi SIKD pada 19 April 2018 lalu. Sedangkan, sebelum November 2018 semua daerah akan mendapat kiriman server tersebut, begitu juga Kota Padang," sebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Muji Susilawati kepada wartawan di Media Center Balaikota Padang, Rabu (9/5/2018).

Dijelaskan, SIKD merupakan model aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis. Dalam aplikasi ini, sejak mulai surat masuk, sudah dapat diprediksikan apakah surat itu nantinya bersifat permanen atau dimusnahkan.

Hal ini disebabkan, karena dalam sistem ini telah terintegrasi instrumen penting, yaitu tata naskah dinas, kode klasifikasi, jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi akses arsip. Tanpa adanya instrumen ini, maka aplikasi SIKD tak lebih dari sekadar buku agenda, yaitu mencatat surat masuk dan surat keluar tapi nasib akhir dari surat tersebut tidak diketahui.

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Aplikasi SIKD, jelasnya, diperuntukkan bagi lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD dan dapat dipergunakan oleh swasta dan perorangan Karakteristik aplikasi SIKD ini, tidak mengandung komponen sistem berlesensi, dapat digunakan untuk pengelolaan arsip dinamis atau mengelola arsip statis dalam format elektronik maupun non-elektronik termasuk metadatanya.

Lalu, dapat dijalankan pada flatform sistem operasi berbasis Windows, dan dapat diakses melalui jaringan dan menggunakan teknologi berbasis web.

Muji menjelaskan, untuk kendala yang dihadapi saat ini di antaranya, masih belum kompeten dan profesional para SDM Kearsipan dalam pengelolaan kearsipan, arsip belum dianggap sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan bukti pertanggungjawaban. Masih timpangnya antara kebutuhan arsiparis dengan formasi yang tersedia.

Belum banyaknya lembaga pendidikan yang mempunyai program studi kearsipan, yang berfungsi sebagai lembaga pencipta tenaga profesional pengelola kearsipan. Begitu juga dengan masih rendahnya penggagaran untuk kearsipan, dan kurang memadainya sarana prasarana.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Siswa SMAN 16 Padang Jauhi Tawuran, Narkoba dan Pergaulan Bebas

Sedangkan untuk perpustakaan, pihaknya masih mengalami kendala, mulai dari anggaran perpustakaan yang masih rendah, adanya unit perpustakaan yang dikelola tenaga nonpustakawan dan minat baca masyarakat yang masih rendah.

Penulis:
Editor:
Sumber: