23 Nagari di Agam Memungkinkan Dimekarkan

Dikatakan Welfizar, sebagai tindak lanjut perhatian Pemerintah Daerah terhadap potensi pembentukan nagari ini, telah dilakukan sosialisasi kebijakan pembentukan nagari berdasarkan ketentuan berlaku yang diikuti oleh unsur walinagari, Bamus dan KAN dari 23 nagari tersebut.

"Dengan dilaksanakan sosialisasi itu, diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada pihak terkait di nagari mengenai tata cara dan mekanisme yang harus dilakukan dalam mempersiapkan pembentukan atau pemekaran nagari," harap Welfizar.

Selain itu, bentuk kegiatan yang menjadi fokus perhatian bersama adalah inisiatif dan prakarsa dari stakeholder serta masyarakat nagari yang bersangkutan dibawah koordinasi Bamus Nagari. Jika memang ada keinginan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing nagari untuk melakukan pembentukan nagari, maka Bamus nagari harus melaksanakan Musyawarah Nagari (Musna) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat nagari dengan pokok bahasan pemekaran nagari.

Baca juga: Pjs Bupati Agam Pimpin Rapat Koordinasi Jelang Pencoblosan Pemilihan Serentak 2024, Ini yang Dibahas

Dijelaskan, Musna yang dilakukan juga diperlukan dokumen sebagai pendukung usulan kepada pemerintah kabupaten yaitu, daftar hadir musyawarah, berita acara hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat untuk pembentukan nagari.

Dengan hal tersebut, menyikapi maraknya pembicaraan dikalangan masyarakat tentang pembentukan nagari dengan harapan tercapainya tujuan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nagari, kita menunggu hasil kesepakatan dari masing-masing nagari melalui forum Musna itu ujarnya mengakhiri. (kyo/rls)

Penulis:
Editor:
Sumber: