Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah

Pemaksimalan potensi pendapatan dari pajak, sambung Audy, sangat penting untuk mendukung fiskal daerah.

Oleh karenanya, dibutuhkan inovasi dan kolaborasi, sebagaimana dilakukannya penandatanganan kerja sama dalam kesempatan ini, yang juga meliputi kerja sama dalam pengelolaan Opsen Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Sinergi ini kita harapkan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan mempercepat penyaluran penerimaan pendapatan dari PKB dan BBNKB," terangnya.

Baca juga: Ada 6 TPS Khusus di Pilkada Padang 2024, Juga Ada Tempat Tertentu, Ini Lokasinya

"Saya mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen menjalankan perjanjian ini. Mari optimalkan pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB, serta tingkatkan partisipasi aktif dalam pendataan dan penagihan tunggakan," ujar Audy.

Audy menekankan, perjanjian yang dibangun antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko di Sumbar itu bukan sekadar formalitas.

Tetapi, merupakan wujud nyata dari komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang lebih baik.

Sebab, PKB dan BBNKB merupakan dua sumber pendapatan yang sangat vital bagi daerah.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon menyebutkan, penandatanganan kerjasama ini digelar untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik antara Pemprov dan Pemkab/Pemko di Sumbar, dalam hal pemungutan dan pengawasan pajak, serta dalam rangka mengimplementasian split payment dalam pengelolaan Opsen Pajak.

"Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.

Dikesempatan itu, dia juga mengumumkan daftar OPD Taat Pajak terbaik di lingkup Pemprov Sumbar.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: