Pengawasan Tambang Emas jadi Kewenangan Pusat sekalipun Ilegal

Tak Boleh Berulang Lagi

Dikatakan Audy, tambang tersebut merupakan tambang rakyat yang dijalankan secara mandiri oleh warga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pengawasan lebih lanjut, tidak dapat dilakukan Pemprov Sumbar. Pengawasan harus melibatkan pemerintah pusat.

Baca juga: BUPATI PESSEL Buka Fiel Day Tanaman Jagung di Batang Kapas

"Kasus longsor di daerah tambang ini, tidak boleh dibiarkan karena akan semakin memicu terjadinya bencana dan sangat merugikan masyarakat," ungkap Audy.

Pada peninjauan itu, Audy dan rombongan, melihat kondisi korban yang dirawat di RSUD Aro Suka yaitu Rezki Ardiko (21) dan Handika Septriadi (25). Keduanya mengalami luka berat.

Selain itu, juga melihat sejumlah korban di RSUD M Natsir. Diantaranya Maizaldi (37), Saria Efendi (30) dan Zul Ardianto (30). Ketiganya juga mengalami luka berat.

"Ada salah satu korban atas nama Rahul Rahmat (21), itu memilih melanjutkan perawatan di Puskesmas Alahan Panjang," ujar Audy.

Selain korban luka berat, Audy menyebutkan, juga terdapat dua korban yang mengalami luka sedang dan sudah dibolehkan pulang. Yaitu, atas nama Agus Salim Rahmat (13) dan Yadri (34).

Sementara itu, tiga korban dengan luka ringan, yaitu Musrianto (40), David Yulianto (33) dan Kaliang (38), saat ini berada dalam kondisi stabil.

Turut mendampingi Audy pada kunjungan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM, Maswar Dedi; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Lila Yanwar.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: