PON 2024 Diundur, Dede Yusuf: APBD Tuan Rumah dan Peserta Terbebani Biaya Pilkada Serentak

Selain itu, Kemenpora menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas cabang olahraga (Cabor) yang akan bertanding di PON 2024.

Kemenpora memfokuskan pada Cabor yang berpotensi pada masa mendatang.

Terkait anggaran PON 2024, dia menjelaskan, bahwa pejabat (Pj) kepala daerah tidak memiliki legitimasi kewenangan sekuat gubernur dan bupati/wali kota hasil Pilkada.

Dede pun menilai, alokasi anggaran juga akan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.

"Anggaran pemerintah Aceh dan Pemda Sumut tentu akan sangat terbebani, jika diharuskan membangun sarana prasarana PON," terangnya.

Padahal, persiapan PON 2024 memerlukan anggaran sebesar Rp2-3 triliun, guna penyediaan sarana dan prasarana PON 2024.

Ia menilai para atlet juga akan diliputi ketidakpastian untuk mempersiapkan diri untuk bertanding dalam PON 2024.

"Beban anggaran tersebut sangat besar. Apalagi, provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON, pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan,, agar Kemenpora mempersiapkan sejumlah rencana termasuk rencana mitigasi dengan matang.

"Pastikan agar jalannya PON ke-21 tidak terkendala karena masalah Pilkada atau hal-hal lainnya," pungkas Dede. (*)

Penulis: Devan Alvaro
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: