Gerakan Mahasiswa Pembebasan; Haram Serahkan Sumber Daya Alam ke Investor

PADANG (22/9/2023) -- Gerakan Mahasiswa Pembebasan Sumatera Barat menyuarakan pembelaan terhadap warga Rempang Batam, yang saat ini terlibat konflik agraria dengan pemerintah dalam aksi demonstrasi di kantor DPRD Sumbar, Jumat siang.

"Warga Pulau Rempang, pemilik sah atas tanahnya. Mereka sudah menempati tanah tersebut ratusan tahun lamanya. Merupakan kezaliman yang besar, apabila tanah tersebut dirampas pemerintah," ujar koordinator dalam aksi damai, Jafar Abdurrahman dalam orasinya.

Gerakan Mahasiswa Pembebasan ini juga mengutuk tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan aparat gabungan terhadap masyarakat Rempang dan Galang, sehingga banyak masyarakat yang mengalami cedera, trauma dan kerugian materi.

"Seharusnya, aparat negara menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah sebaliknya," kata Jafar.

Dalam aksi damai itu, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Sumbar juga menuntut pemerintah agar menghentikan proyek strategis nasional di Rempang dengan alasan Pasir Kwarsa yang ada di Rempang sebagai bahan baku industri kaca, merupakan harta milik umum yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, haram menyerahkan sumber daya alam kita itu, kepemilikan dan pengelolaannya kepada pihak investor, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing," ucapnya.

Aksi mahasiswa dari berbagai elemen perguruan tinggi di Sumbar ini, disambut Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Sumbar, Udlil Imam Zul. Pada saat aksi ini berlangsung, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, sedang mengikuti agenda di luar daerah.

"Terima kasih atas kedatangan adik-adik mahasiswa, mohon maaf karena hari ini anggota dewan kita sedang bertugas di luar daerah, namun aspirasi adik-adik akan tetap kami tampung dan nantinya akan kami teruskan," kata Udlil. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: