Pertalite akan Diganti Pertamax Green 92, Ini Kata Komisi VII DPR

"Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan terkait subsidi BBM. Paling-paling Pertamina hanya memberi usul atau masukan pada pemerintah atau Komisi VII DPR RI," tegas Mulyanto.

Ia menjelaskan, usul atau masukan kebijakan dari Pertamina tersebut bisa diterima atau ditolak, tergantung perspektif lembaga pembentuk kebijakan.

Dari sisi kebijakan subsidi BBM sendiri, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024 yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama pemerintah, tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024.

Baca juga: Ponpes MTI Canduang Terima Bantuan 12 Unit Komputer dari PT Pertamina International Shipping

Diketahui, RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, Pertamax green 95, distribusi gas melon 3 kilogram dan perkembangan akuisisi Pertamina atas Blok Masela.

Dalam kesempatan RDP tersebut, tidak dibuat kesimpulan rapat hanya catatan rapat, khususnya terkait prognosis penyerapan gas melon 3 kilogram di tahun 2023, yang sedikit over kuota sebesar 0.28 juta metrik ton. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: