Politisi Golkar Ini Nilai DPR Dilepehin BPIH Saat Bahas Biaya Haji, Ini Pemicunya

JAKARTA (9/2/2023) - Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis menyoroti paparan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan dan istitha'ah keuangan.'

Azis menilai, seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," kata John dalam dalam RDP Panja BPIH di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Atasi Lonjakan Ongkos Naik Haji, DPR Usulkan Proporsi BPIH dengan BPKH 50:50

Tak sampai di situ, menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimistis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKH sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha. Ia menganggap sikap BPKH ini hanya seperti kasir dari Kementerian Agama.

Ia menilai, proyeksi yang dipaparkan hanya menunjukkan kemungkinan terburuk dari pengelolaan dana haji.

Baca juga: Arab Saudi Turunkan Layanan Haji 30%, Hilman: Itu Khusus Layanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina

"Sepertinya, BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama. Sependapat dengan Menteri Agama. Kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha.

Penulis:
Editor:
Sumber: