Transisi Energi Butuh Pilihan Tepat Agar Masyarakat Tak jadi Korban

JAKARTA (14/11/2022) - Pemerintah berupaya mendorong proses transisi energi melalui Energi Baru Terbarukan (EBT) serta efisiensi energy dengan target sekitar 23 persen dari total bauran energi bersumber dari EBT di tahun 2025.

Target ini mengacu pada Peraturan Presiden No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan ini, yang dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29 persen pada tahun 2030.

Saat ini, kapasitas terpasang energi terbarukan baru mencapai 13 persen dari total bauran energi di tahun 2020 dari data PLN, 2021.

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, dibutuhkan kenaikan persentase suplai energi terbarukan sebesar 12 persen untuk mencapai target.

Baca juga: Aturan Perda No 4 Tahun 2021, Syamsul Bahri: Nelayan Berhak Dilindungan Asuransi dan BPJS

Pembangunan energi terbarukan berhadapan dengan tantangan koordinasi pusat-daerah, geografi, teknologi-biaya, regulasi-insentif dan kapasitas institusi. Target peningkatan pangsa energi terbarukan sulit dicapai.

Sampai dengan semester I tahun 2020, total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional sudah mencapai 71 GW.

Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, masih mendominasi suplai energi listrik di Indonesia. Sedangkan pembangkit listrik EBT mengambil porsi 14,69 persen dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional.

Chief Operating Officer (COO) PT Thorcon Power Indonesia, Bob S Efendi mengatakan, jika saat ini Eropa sedang diserang krisis energi yang mengakibatkan krisis ekonomi.

Baca juga: Tanggung Iuran 400 Warga Muara Enim, PT SBS Raih Penghargaan Bupati dan BPJS Ketenagakerjaan

"Indonesia saat ini belum terdampak krisis energi, maka dari itu pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan terkait energi," tukas Bob.

Penulis:
Editor:
Sumber: